SBY Gagal Kelola Kebijakan Migas Selama 10 Tahun

Kegagalan pemerintahan SBY (yang dalam pilpres kemarin mendukung pasangan Prabowo-Hatta hehehehe) dalam kebijakan bbm bisa saya ringkas sebagai berikut:

1. program energi alternatif seperti biofuel yg dulu pernah dicanangkan seperti penanaman jarak gagal total karena tidak sinkron dan seriusnya program tersebut,

http://www.solopos.com/2012/03/19/proyek-jarak-gagal-total-171639

2. pengalihan minyak ke gas tidak digarap dengan serius; di jakarta hanya bajaj biru dan sejumlah taksi yg memakai gas sebagai bahan bakar kendaraannya; dan pertamina tidak serius menyediakan outlet pengisian gas (SPBG) yang memadai,

http://m.energitoday.com/2014/06/10/indonesia-terkesan-tak-serius-lakukan-program-konversi-bbm-ke-bbg/

http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/29/2/204201/Pemerintah-Seriusi-Konversi-BBM-ke-Gas

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6639-program-konversi-bbm-ke-bbg-bukan-omdo.html

3. pembelian bbm langsung ke produsen (1 juta barrel per hari) tidak dilakukan dengan alasan (sebagaimana dulu pernah disampaikan oleh Sri Mulyani sbg Menkeu) pemerintah cq Pertamina tidak punya uang untuk membeli secara langsung, karenanya harus lewat pihak ke3 (trader) dalam hal ini petral oil, yang harganya lebih mahal sekitar 8-10 US dollar per barrel dari harga pasaran, dus mafia minyak ini dalam hitungan saya mengantongi keuntungan sekitar Rp 40-50 triliun per tahun (total subsidi bbm kita sekarang dg rate 1 USD=12.000rp adalah Rp 450 triliun),

http://sains.kompas.com/read/2012/03/01/21492933/function.include

http://idsaham.com/news-saham-Pertamina-dilarang-beli-minyak-dari-pedagang-268594.html

http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/17/452/630970/pertamina-siap-impor-langsung-dari-produsen

4. investasi yang ditawarkan sejumlah negara seperti arab saudi, iran, dan china untuk membangun refinery di indonesia ditolak oleh pemerintah cq menko perokonomian -- saya tidak tahu apa alasannya, apakah benar terkait keuntungan mafia minyak seperti ditulis di no 3 di atas yg tdk mau terganggu karena mengalir pembagiannya secara merata ke sejumlah elit, atau karena alasan ekonomi-politik lainnya saya tidak tahu.

*****
Kkarena itu, sesakti apapun, Jokowi-JK tidak mungkin bisa menyulap krisis bbm dalam setahun apalagi sehari...

Tapi saya yakin, karena Jokowi tidak punya kepentingan dengan bisnis pengadaaan bbm seperti menko kita yang nyawapres kemarin, kebijakan dan program pembenahan energi/bbm dapat segera diwujudkan, dan kita hrs bersabar krn itu butuh waktu...

‪#‎ini_salah_satu_alasan_saya_dukung_jokowi‬#