Penilaian Aset Lapindo

Sebuah perusahaan penilai (valuation) milik kawan saya, sebut saja PT XXX, tiba-tiba ingin mengikuti tender pekerjaan penilaian di PT Lapindo Brantas. Ia mendapatkan informasi pekerjaan itu, katanya, dari koran. Kawan itu meminta saya menghubungkan dengan sahabat saya yang ditunjuk pihak Bakrie sebagai juru bayar di Lapindo.

Dalam situasi yang kisruh seperti bencana yang dialami Lapindo, proses administrasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Proses pengadaan atau pemberian pekerjaan diadakan tanpa melalui proses tender atau penelitian kelayakannya. Maka ditempatkanlah sahabat saya, mantan direktur keuangan ANTV, di sana untuk membenahi proses pembayaran tagihan dan penawaran yang masuk kemudian.

Sahabat ini bercerita, ada sebuah tagihan sebesar Rp 32 miliar. Setelah ditekan oleh sahabat ini, akhirnya cukup dibayar dengan jumlah Rp 18 miliar, bahkan masih ada kemungkinan untuk ditekan hingga Rp 16 miliar. Ada lagi tagihan sebesar Rp 6 miliar, begitu ditawar dengan pembayaran Rp 3 miliar langsung diterima tanpa ada keberatan sama sekali. Menurutnya, banyak pengadaan, khususnya pasir dan berbagai pekerjaan untuk pengurukan dan pembuangan atau penyedotan lumpur, yang tagihannya tidak wajar. Selalu ada penggelembungan, baik volume maupun harga.

Untuk itulah, sahabat saya ini memerlukan sebuah perusahaan konsultan independen, agar dalam ia menawar pekerjaan tidak sembarangan. Ada kontraktor yang bisa ditekan sehingga bisa mengurangi pembayaran hingga hampir separuhnya, ada kontraktor yang tidak bisa ditekan dan bersikeras bahwa itu adalah harga yang sudah disepakati dan sesuai dengan pekerjaannya dan karenanya mereka meminta dibayar sesuai tagihan. Dengan bantuan konsultan, ia berharap ada justifikasi yang logis dalam menawar tagihan yang sudah terlanjur masuk dan penawaran pekerjaan yang akan masuk.

Sahabat saya juga ingin, lahan seluas 400 Ha, terutama lokasi lumpur yang ada dalam tanggul, bisa dinilai. Berapa sih nilai sebenarnya dari tanggul beserta isinya? Mungkin ini berkaitan dengan tagihan-tagihan pekerjaan pengurukan yang belum dibayar. Ia berpikir, dari fisik tanggul dan volume pasir yang telah dicurahkan ke dalamnya, harusnya bisa dinilai berapa angkanya yang wajar. Dari angka itu ia lalu bisa membandingkan dengan rekapitulasi tagihan yang sudah menumpuk di mejanya.

Saya lalu mengajak PT XXX ke Surabaya pada Senin 27/11 lalu. Sebelum meninjau lokasi bencana, sahabat saya bercerita, sudah 3 perusahaan penilai datang dan semua mundur tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut. PT XXX merasa yakin bisa mengerjakannya. Maka disiapkanlah mobil dan pengantar untuk meninjau lokasi yang akan dinilai.

Sorenya, sepulang dari meninjau lokasi, saya lihat penilai dari PT XXX terlihat pucat wajahnya. Saya menduga ia tidak akan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi sore itu di bandara Surabaya, PT XXX masih berusaha meyakinkan saya bahwa mereka sanggup mengerjakannya. Tiga hari kemudian, ia menelepon bahwa perusahaannya tidak berani mengambil resiko karena bencana Lapindo telah menjadi konsumsi publik.:(

Kejadian itu lalu saya ceritakan kepada kawan saya yang lain. Rupanya ia kenal dengan sebuah perusahaan penilai yang cukup besar dan sudah menjadi rekanan PT Pertamina. Lalu ia menghubungkan saya dengan perusahaan tersebut, dan katanya mereka berminat. Minggu depan mereka minta diantar ke Surabaya untuk memberikan presentasi di hadapan sahabat saya. Mudah-mudahan cocok!

Kuis F1 Indosat

Kuis F1 di Indosat sejak 2004 hingga 2006 diselenggarakan oleh BComm. Kuis serupa di Telkomsel diselenggarakan oleh DetikCom sejak tahun 2005. Baik BComm maupun DetikCom menyelenggarakan kuis tersebut tanpa ada ijin dari pihak F1 International maupun Majalah F1 Indonesia sebagai pemegang hak publikasi dan kegiatan promosi lainnya di Indonesia.

Nopember 2006, Majalah F1 Indonesia memberikan hak eksklusif kepada perusahaan milik kawan saya, PT Asmindo, untuk menyelenggarakan kuis F1 di seluruh operator seluler. PT Asmindo lantas memberitahukan kepada Indosat maupun Telkomsel mengenai hak eksklusif tersebut. PT Telkomsel langsung memutus kontrak kuis F1 dengan pihak DetikCom dan memberikan hak penyelenggaraan kuis F1 tersebut kepada PT Asmindo mulai Desember 2006 ini. Sedang pihak Indosat melalui salah satu GM-nya meminta persyaratan tambahan yang tidak masuk akal, yaitu PT Asmindo harus mendapatkan ijin operasional dari F1 International.

Permintaan manajemen Indosat ini tidak masuk akal, karena selama ini BComm menyelenggarakan kuis F1 bahkan tanpa ijin dari pihak manapun yang berwenang untuk mempromosikan kegiatan F1 di Indonesia.

Setelah dipelajari oleh kawan saya, ada beberapa alasan kenapa Indosat mempersulit penyerahan hak pengelolaan kuis F1 dari BComm kepada PT Asmindo. Pertama, salah satu komisaris –dan diduga juga menjadi pemilik saham-- BComm adalah istri anggota direksi Indosat. Pemegang saham yang lain adalah mantan pejabat di IM3. Hal ini menyebabkan GM yang membawahi program ini merasa tertekan untuk membuat keputusan yang fair. Kedua, kuis F1 adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Penghasilan bersih dari kuis ini tidak kurang dari Rp 600 juta setiap bulannya.

Lalu kawan saya minta bantuan, agar saya bisa melobi pihak Indosat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Bisa saja persoalan ini dilaporkan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) atau diadukan ke pengadilan. Tapi itu pilihan terakhir, kalau sudah tidak bisa dimusyawarahkan. Karena, pilihan tersebut pasti akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Setelah seminggu membuat pemetaan, saya memulai pekerjaan lobi ini dari gedung DPR-RI. Dari gedung DPR-RI saya kemudian dipertemukan dengan perwakilan --semacam liasons officer-- Temasek Holdings, perusahaan investasi Singapura yang anak perusahaannya menjadi pemegang saham Indosat, di Indonesia. Dari perwakilan tersebut permasalahan ini akan diteruskan kepada Wakil Dirut Indosat.

Mudah-mudahan minggu depan sudah ada win-win solution. Jika hak pengelolaan kuis F1 bisa diserahkan kepada PT Asmindo, maka success fee yang akan saya peroleh adalah 10% dari penghasilan kuis tersebut setiap bulannya, selama kuis itu diselenggarakan di Indosat. Semoga berhasil!

Problem Kepemimpinan di Indonesia

Pada kolom Analisis Ekonomi, Kompas 4/12/2006, Rhenald Kasali mengutip perkataan orang bijak mengatakan, orang pintar lebih fokus pada angka-angka. Orang seperti ini cocoknya menjadi manajer. Sedang pemimpin lebih fokus pada perubahan perilaku.

Pemimpin di Indonesia selama ini dilahirkan oleh TNI, organisasi sosial dan politik (orsospol), dan organisasi kader (mahasiswa dan pelajar). Belakangan baru muncul dari jalur mantan artis, meniru Ronald Reagan dan Arnold Schwarzenegger :). Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri.

TNI cenderung melahirkan pemimpin yang tegas –semacam varian dari otoriter yang paling bisa diterima publik. Satu-satunya pengecualian mungkin hanyalah SBY yang dikenal sebagai si peragu :). Soal kecerdasan tentu sangat relatif. Seorang Adi Sasono sering mengatakan pemimpin dari TNI cenderung kurang cerdas. Tidak jarang pula orang berkomentar, bahwa tentara ternyata pintar-pintar.

Contoh paling aktual bisa dilihat pada sosok Sutiyoso, Gubernur DKI sekarang ini. Ia adalah purnawirawan jenderal yang tegas dalam memimpin DKI. Idenya soal bussway pada akhirnya bisa diterima bahkan disukai warga DKI meski pada awalnya banyak menuai protes dari para pemerhati sosial politik. Penebangan pohon pelindung di jalur hijau pun terus dilakukan meski diprotes banyak orang. Monorel terus saja ditunda pembangunannya meski sudah jelas kontraktor yang ditunjuk tidak mampu menunjukkan uangnya hingga dua kali batas waktu yang telah ditentukan. Semua dilakukan dengan tegas karena mungkin ada satu keyakinan, kelak masyarakat akan menerima dan menikmatinya. [Yang pasti, dengan banyaknya proyek di DKI, birokrat dan pemimpinnya --termasuk anggota DPRD yang terhormat-- telah menikmati duluan :)]

Orsospol cenderung melahirkan pemimpin yang egois, yang hanya memikirkan keselamatan diri dan kelompoknya. Itulah sebabnya di republik ini pada prakteknya kekuasaan itu dari partai oleh partai untuk partai. Itu pula sebabnya, orang tidak segan-segan untuk berinvestasi hingga miliaran rupiah untuk bisa tampil menjadi pemimpin lewat patai politik khususnya. Toh investasi itu kelak akan dengan mudah kembali begitu kekuasaan bisa direngkuh. Kepentingan rakyat? No way Jose.

Ada ketua umum sebuah partai berkomentar atas masih campur-tangannya ketua umum yang lama: ”Saya khan sudah membayar tunai (dalam arti sesungguhnya, membayar dengan uang). Ibarat mobil, BPKB sudah balik nama atas nama saya. Kok dia masih mau ikut-ikut mengatur jalannya partai. Saya dong yang berhak menentukan sekarang ini!” Cerita ini sanad-nya dari Fuad Bawazier langsung, yang saya dengar sendiri semalam (3/12) di rumahnya. Bayangkan, jika kepemimpinan sudah dianggap sebagai barang dagangan, si pemimpin sudah keluar uang untuk membeli, maka si pemimpin akan berpikir harus kembali mendapatkan uangnya. Cerita ini tentu melengkapi cerita aroma money politics dalam setiap proses pemilihan pemimpin yang sudah banyak diketahui masyarakat, dari pemilihan Ketua Umum Golkar hingga pemilihan kepala daerah.

Organisasi kader cenderung melahirkan orang yang ”merasa dirinya pemimpin”. Doktrin kaderisasi organisasi semacam HMI, PMII, PMKRI, IMM, IPM, PII, dan banyak organisasi kader lainnya, tentu saja untuk melahirkan pemimpin bangsa. Setiap organisasi memiliki berbagai jenis dan jenjang training kepemimpinan (leadership training). Karena organisasi kader hampir semuanya merekrut anak sekolahan, tidak heran banyak orang pintar keluar dari rahim organisasi kader tersebut. Orang pintar ini lantas melanjutkan kariernya sebagai dosen, pengamat, profesional, dan tidak jarang yang menjadi bikrokrat. Kader yang kurang pintar biasanya tenggelam, mereka menjadi pedagang dan lari ke partai politik atau organisasi sosial.

Lalu banyak orang pintar yang lahir dari organisasi kader merasa dirinya layak menjadi pemimpin. Padahal, mereka sebenarnya hanya layak menjadi seorang manajer. Telah banyak pejabat politik dan pejabat tinggi birokrasi yang ditunjuk memiliki latar belakang aktifis organisasi kader. Tapi, hingga saat ini kita belum menyaksikan ada di antara mereka menawarkan perubahan. Yang ada adalah kebijakan pembangunan untuk hanyut mengikuti perubahan arus global –untuk tidak mengatakan didikte oleh aktor-aktor global. Orang bilang, begitu mereka bergabung dengan birokrasi, mereka hanyut di dalamnya dan kalah oleh derasnya deru mesin birokrasi. Yang terjadi sebenarnya bukanlah mereka terhanyut, tetapi mereka memang bukan pemimpin, mereka hanyalah seorang manajer --yang merasa dirinya pemimpin :).

Kepemimpinan dari jalur mantan artis belum bisa dinilai karena Marissa Haque yang mengatakan dirinya kebal hukum kalah dalam pilkada Banten. Kita tunggu sampai mimpinya politisi PAN Dede Yusuf menjadi pemimpin di Jawa Barat kesampaian. :)