Reimajinasi Indonesia: Kebhinnekaan, Kedaulatan, dan Keadilan[1]
Oleh: Ahmad Erani Yustika[2]
Sumpah Pemuda (SP) 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam
sejarah pembentukan Indonesia. Sekurangnya tiga ikrar dalam SP menjadi
alas rumah Indonesia, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu
(Indonesia). Bertanah air bukan sekadar sinyal kehendak kolektif
berpijak di bumi yang sama, tetapi keberanian untuk menjaga persatuan
dan kesatuan di atas seluruh tumpukan keragaman (kebhinnekaan) yang
begitu nyata. Berbangsa satu juga bukan cuma kesadaran mengikat gugusan
pulau-pulau, tapi lebih merupakan manifestasi hasrat dan gelora keluar
dari penindasan, atau semangat menggapai cita-cita
kemerdekaan/kedaulatan. Demikian pula, berbahasa satu tidaklah hanya
tanda perlunya bahasa komunikasi tunggal yang menjadi tali pengikat
sebagai warga satu negara, namun komitmen berbahasa yang lebih
universal, yakni keadilan bagi semua warga negara. Akhirnya, nilai-nilai
luhur itulah yang menjadi imajinasi pemuda saat itu tentang
“Indonesia”.
Setelah itu, pada saat Indonesia benar-benar hadir secara de jure, 17 Agustus 1945, preambule
UUD 1945 dengan sangat meyakinkan memuat tujuan bernegara yang sebagian
besar dihidupi dari semangat SP tersebut. Indonesia merdeka memanggul
tujuan-tujuan berikut: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sampai di
sini, imajinasi Indonesia yang dibayangkan pada 1928 itu sudah
mendapatkan bentuk yang lebih konkret, yakni Indonesia dengan segala
perkakasnya (ideologi negara, konstitusi, dan badan-badan pemerintah).
Tentu saja, setelah proklamasi dikumandangkan dan segala perkakas
bernegara dibuat, tugas berikutnya adalah menyempurnakan imajinasi
tersebut dalam capaian-capaian riil yang terpantul dari nadi ekonomi,
sosial, budaya, hukum, dan politik seluruh warga negara. Pertanyaannya,
sejauh mana Indonesia yang dibayangkan itu telah menjelma menjadi
kenyataan hidup hari ini?
Paradoks Modernisasi Ekonomi
Dengan menyederhanakan periode perjalanan bernegara, Indonesia saat ini
telah menapaki tiga periode penting dalam perjalanannya, yaitu masa
Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Orde Lama dikenang karena
berhasil membangun kebanggaan menjadi warga negara Indonesia lewat
semangat nasionalisme yang menyala, meskipun harus ditindih dengan
kesumpekan ekonomi dan kegaduhan politik. Pada masa itu, Indonesia juga
merupakan pemimpin negara-negara berkembang, yang berpuncak dengan
diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Setelah
itu, Orde Lama berakhir pahit pada 1965 melalui drama politik yang
menyisakan kekelaman sampai kini. Orde Baru berkuasa cukup lama sampai
1998 dengan simbol kisah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.
Selama 32 tahun hiruk pikuk politik dapat diredam digantikan dengan
semarak berkegiatan ekonomi. Pendek kata, pembangunan ekonomi menjadi
ikon rezim Orde Baru.
Seperti halnya Orde Lama,
kekuasaan Orde Baru juga berakhir dengan perih. Presiden menyerahkan
kepemimpinan tidak lewat pemilu usai tekanan politik yang sangat berat.
Dengan demikian, Orde Reformasi naik ke panggung kekuasaan dengan
mewarisi dua trauma di ujung kekuasaan yang tidak tuntas tersebut.
Sampai saat ini, ketika fase Orde Reformasi masih memandu bernegara,
terdapat pola lain yang dihadirkan untuk menjelmakan bayangan mengenai
Indonesia. Kehidupan politik ditata lebih demokratis, desentralisasi
ekonomi/politik dijalankan secara massif, arah ekonomi makin bebas, dan
kehidupan sosial budaya kian terbuka. Tipikal ini jelas sebagian berbeda
secara diametral dengan dua orde sebelumnya, tapi dengan hasil yang
nampaknya juga tidak terlalu menumbuhkan optimisme. Hari-hari ini, aneka
paradoks muncul di tengah upaya (entah serius atau tidak) untuk
menegakkan kembali imajinasi Indonesia yang digagas berpuluh tahun
lampau.
Pertama, paradoks tuntutan yang
makin kuat agar negara menyelenggarakan pelayanan dan jaminan
sosial/publik berhadapan dengan hasrat menggebu agar pemerintah menjual
aset ekonomi yang dimilikinya (privatisasi).[3] Konstitusi memberi
mandat kepada negara untuk menyejahterakan rakyat lewat penguasaan
ekonomi, khususnya yang terkait dengan sektor yang menguasai hajat hidup
orang banyak, sumber daya alam, dan sektor strategis. Ruang itu
diberikan karena kecerdasan dan kesadaran para pendiri negara tentang
pentingnya “tugas sosial” negara. Di luar amanat tersebut, dipersilahkan
seluruh sumber daya ekonomi dikerjakan oleh rakyat (sektor privat,
dunia usaha, koperasi, dan lain sebagainya). Tapi kesalahan dan tekanan
dalam memetakan persoalan membuat pemerintah melaju di jalur yang
menyimpang: badan usaha milik negara (BUMN) dijual kepada swasta agar
lebih sehat dan efisien. Privatisasi menjadi bahasa baru dalam
keseharian pengelolaan aset ekonomi negara.
Implikasi
atas pilihan tersebut amat panjang, bahkan bisa mengular sampai jauh.
Disatu sisi, tuntutan negara sebagai pemasok hajat publik kian meningkat
(pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, jalan, pelabuhan,
irigasi, akses kredit, dan lain-lain), tapi di sisi lain instrumen yang
dimiliki oleh negara untuk memenuhi tuntutan itu makin tergerus. Jika
pemerintah punya bank, misalnya, relatif mudah bagi birokrasi mengatur
perbankan mengucurkan kredit ke kaum miskin atau membangun
infrastruktur. Demikian pula, bila kepemilikan negara atas sektor
telekomunikasi, minyak dan gas, listrik, dan sejenisnya masih sangat
besar, maka sungguh leluasa bagi negara untuk mengalokasikan pelayanan
publik kepada masyarakat. Inilah paradoks yang dihadapi Indonesia hari
ini: negara tergopoh menyantuni pelayanan publik dasar akibat jebakan
privatisasi.[4] Kisah ini belum usai, karena setelahnya ada cerita soal
negara yang masih harus menjaga hidup matinya korporasi.
Kedua,
Orde Baru memang mewarisi kemajuan ekonomi dalam beberapa aspek, tapi
satu yang juga ditinggalkan Orde Baru adalah ketimpangan kepemilikan
aset yang luar biasa. Pernah terjadi, aset 300 konglomerat paling kaya
setara dengan 75% APBN. Satu pemilik HPH (hak pengelolaan hutan) bisa
menguasai 4 juta hektar, setara luas negara Swiss.[5] Seluruh
ketimpangan itu terjadi karena keyakinan yang berlebih atas kebijakan
yang sering disebut dengan “efek tetesan ke bawah”. Cuma perlu sedikit
pelaku ekonomi yang diberi konsesi/fasilitas, maka yang lain akan
terimbas dengan sendirinya. Terapi itulah yang dipercayai oleh Orde
Baru, tentu dengan bingkai sistem politik tertutup, sehingga keluarlah
aneka kebijakan tata niaga, monopoli/oligopoli, konsesi, kartel, dan
semacamnya untuk mendongkrak perekonomian nasional. Namun, janji tetesan
itu terbukti tidak pernah terjadi, yang berlangsung malah efek
pemusatan yang makin parah.
Orde Reformasi
menyempurnakan proses pembusukan itu lewat perlakuan yang naif:
liberalisasi keuangan dan perdagangan. Rezim ini percaya liberalisasi
akan menyehatkan persaingan ekonomi, tapi sambil melupakan aspek yang
mendasar, yaitu menyiapkan lapangan persaingan yang adil di pasar
domestik. Proses inilah yang saat ini sedang dijalani: kebebasan ekonomi
dibuka tanpa pagar, sementara struktur persaingan ekonomi domestik
dibatasi. Tentu gampang ditebak, penikmat kebebasan itu adalah pemilik
aset dan pelaku ekonomi asing yang kelebihan dana. Pemusatan aset
ekonomi kian menjadi-jadi sehingga negara ini nyaris hanya menjadi milik
5% warga saja, di samping pelaku ekonomi asing. Belum pernah terjadi
dalam sejarah Indonesia, meski pada masa Orde Baru sekalipun, Gini Rasio
Indonesia mencapai 0,38 (2010). Liberalisasi yang diangankan menjadi
instrumen penyetara kemakmuran justru terpeleset menjadi jembatan
ketimpangan.[6]
Ketiga, paradoks
berikutnya adalah absurditas paripurna soal negara yang dipreteli sumber
daya ekonomi dan otoritasnya sebagai regulator lewat privatisasi dan
deregulasi, namun ketika korporasi ambruk (entah oleh krisis ataupun
kejahatan yang dilakukan) negara diminta untuk menyelamatkannya. Krisis
ekonomi 1997/1998 menjadi babak baru kisah ini, ketika negara harus
mengeluarkan lebih dari Rp 600 triliun untuk mengongkosi (bailout)
perusahaan dan perbankan yang bangkrut. Sebagian uang itu ada yang
dilarikan oleh para pemilik korporasi biadab tersebut, sebagiannya lagi
digunakan untuk memulihkan nyawa perusahaan. Negara tidak punya pilihan
lain karena selalu didesak dengan argumentasi gagah: bailout
harus dilakukan demi menyelamatkan kesempatan kerja rakyat. Kisah ini
diulang lagi pada 2008 lalu, sehingga menimbulkan gempa Century yang
hingga kini belum tuntas perkaranya. Khalayan Indonesia untuk semua
warga menjadi makin jauh dari realitas.
Keempat,
paradoks yang terakhir adalah ilusi modernisasi lewat proyek
industrialisasi. Transformasi ekonomi telah berjalan sejak dekade
1980-an, yang menggeser peran sektor pertanian setahap demi setahap,
digantikan dengan sektor industri dan jasa. Tapi, seperti halnya proses
liberalisasi, transformasi ekonomi melangkah di atas kealpaan-kealpaan
yang kasat mata: keterampilan dan pendidikan tenaga kerja yang keropos,
praktik mafia ekonomi yang menjamur, dan ekonomi berpijak pada kaki yang
rapuh. Akibatnya, peran sektor ekonomi telah bergeser tapi tenaga
kerjanya tidak beranjak sama sekali karena kurang memiliki keterampilan
masuk ke sektor industri/jasa. Tabiat kegiatan ekonomi sudah maju
seperti negara modern lainnya, tapi manajemen primitif produksi,
distribusi, dan pemasaran masih diselenggarakan oleh para mafia.[7]
Sekarang lebih dari 65% tenaga kerja tercerabut dari kerja di sektor
formal dan hanya bisa mengais dari sampah modernisasi ekonomi.
Ilusi Demokrasi Uang
Penataan ekonomi seperti model yang dijabarkan di muka tentu juga
menimbulkan biaya yang mahal. Ujung dari ongkos tersebut adalah
dikorbankannya asas keadilan demi menyantuni kepentingan pragmatisme
ekonomi. Padahal, negara ini direncanakan hidup tegak di atas altar
prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orde Baru
mendapat kritik tajam karena gagal menyejahterakan sebagian besar rakyat
akibat salah mempraktikkan otoritarianisme sehingga memengaruhi
ketimpangan akses pengambilan keputusan. Kekeliruan tersebut direvisi
dengan mengimplementasikan demokrasi yang diandaikan membuat lalu lintas
transaksi politik menjadi lebih terbuka. Jika ini dikerjakan, maka
sulit bagi pemerintah memberi keistimewaan kepada sebagian kecil rakyat
dengan aneka fasilitas yang merusak sendi-sendi keadilan. Namun, sebelum
cita-cita itu dapat dipenuhi aneka masalah lain datang terlebih dulu.
Di sini, modal sosial merupakan elemen kunci untuk menggerakkan
masyarakat berpatisipasi secara sukarela dalam berbagai gerak kehidupan,
khususnya politik dan ekonomi. Masyarakat tradisional diandaikan
memiliki derajat kepercayaan yang kokoh, norma yang kuat, dan jaringan
yang terjaga sehingga kegiatan ekonomi tidak menimbulkan residu yang
berlebihan, seperti ketamakan dan macam-macam moral hazard
lainnya. Tapi sistem ekonomi pasar yang dijajakan secara cepat membuat
basis modal sosial itu perlahan–lahan mulai terkikis, sehingga
memunculkan patologi-patologi yang sulit disembuhkan. Kapitalisme
sebagai sebuah pilihan sistem ekonomi memang memberikan iming-iming yang
menakjubkan: kebebasan transaksi dan kesejahteraan tanpa batas. Sungguh
pun begitu, kebebasan transaksi itu membutuhkan kepercayaan yang tidak
akan berjalan tanpa pasokan modal sosial yang utuh. Sebaliknya,
kesejahteraan materi malah membuat deplesi sosial makin menguat.
Berikutnya, demokrasi tidak lain adalah kebebasan lalu lintas transaksi dalam lapangan politik yang berbasis pasar (political market).
Seperti halnya transaksi ekonomi di pasar, demokrasi mengandaikan pula
peran daya beli di dalamnya.[8] Pembeli dengan daya tawar yang paling
tinggi berhak mendapatkan barang/jasa yang diinginkannya, kecuali
apabila ada afirmasi tertentu yang ditaruh di dalamnya. Faktor daya beli
kian merangsek manakala aturan main soal penetrasi uang tidak
diperhatikan, sehingga secara sempurna kedigdayaan gagasan dimatikan
oleh politik uang. Saat ini, dalam lapangan politik sulit dilahirkan
kembali orisinalitas gerak partisipasi yang didorong oleh semangat
cita-cita bersama atau perjuangan kolektif, seluruhnya tergantikan
dengan spirit janji berbagi kuasa atau insentif material. Sama halnya
dengan pragmatisme ekonomi, banalitas demokrasi yang diamalkan hari ini
menjadikan politik berwajah kusam dan kebhinnekaan hanya ditaruh di
almari kekuasaan.
Soal lain yang menjadi pertaruhan
adalah keyakinan bahwa tindakan kolektif merupakan cara paling rasional
untuk mendongkrak kekuatan para pelaku ekonomi yang selama ini tergolong
lemah. Kaum tani, nelayan, peternak, pedagang informal, buruh, dan
lain-lain merupakan komunitas yang kerap dipinggirkan akibat kebijakan
ekonomi yang tidak berpihak maupun terdesak oleh kebuasan korporasi
kakap. Ketika aksi kolektif disusun sebagai upaya berserikat yang
sistematif, para pemimpinnya membajak upaya tersebut untuk memenuhi
kepentinganya sendiri. Pada masa Orde Baru, tindakan kolektif itu
dilemahkan dengan jalan membeli para pemimpinnya atau membuat tindakan
kolektif tunggal yang mudah dikontrol. Namun, saat ini ketika negara
memberi peluang bagi upaya aksi kolektif, para penunggang gelap
menyelinap ke dalam tindakan kolektif tersebut dan berburu kuasa di
sana. Lagi-lagi, mereka mewakili kepentingan ekonominya sendiri atau
wakil dari pemodal yang merasa kepentingannya tersumbat akibat gerakan
bersama tersebut. Hasilnya, aksi kolektif terus berbiak namun tanpa daya
dorong bagi penguatan kaum papa.
Seluruh proses ini
membawa konsekuensi yang amat pedih: pesta demokrasi dirayakan tanpa ruh
keadilan. Segi tiga badan publik (pemerintah), komunitas (rakyat), dan
modal (bisnis) yang seharusnya mendapatkan kavling setara dalam sistem
ekonomi kapitalis berbasis pasar politik (demokrasi) ternyata menyimpan
problem pemusatan ke satu arah saja. Badan publik diminta hanya mengurus
tugas sosial sehingga ada alasan melucuti sumber daya ekonomi yang
dipunyainya, sedangkan rakyat diputus sumbu modal sosialnya lewat pintu
pragmatisme ekonomi. Dalam situasi seperti itu negara menjadi tidak
berdaya karena ketiadaan amunisi untuk menyantuni pihak-pihak yang
membutuhkan kehadirannya, sementara daya gerak masyarakat juga rapuh
sebab dilemahkan oleh ikatan kepercayaan yang terkikis. Semuanya itu
akhirnya hanya menyisakan kaum pemodal (bisnis) yang terus berjaya
mengakumulasi kemakmuran melalui pasar bebas dan demokrasi uang yang
sudah diijon terlebih dulu.[9]
Investasi Infrastruktur Sosial
Deskripsi di muka memberikan pijakan yang kuat bahwa mengkonstruksi
Indonesia kembali seperti bayangan SP masa silam membutuhkan kemampuan
mendamaikan tegangan-tegangan di antara paradoks-paradoks tersebut.
Secara kategoris, pekerjaan rumah tersebut dapat dibagi dalam dunia
jenis. Pertama, mengembalikan kembali infrastruktur sosial yang
pernah menjadi perekat bangsa, yakni semangat gotong royong, jaringan
sosial yang mapan, derajat kepercayaan yang besar, dan lain-lain. Proses
ini jelas butuh waktu yang lama, tidak seperti fase merusaknya yang
bisa dikerjakan cepat.[10] Pesimisme kerap hinggap di sini karena secara
empiris kadang sulit menerima kenyataan hasil tidak bisa dipetik dalam
jangka pendek. Kedua, mengajukan lagi pilihan-pilihan visi dan arah kebijakan yang tidak terjebak dalam situasi dilematis (trade-off)
sehingga keberhasilan dalam satu aspek tidak harus mengorbankan aspek
lainnya. Mestinya optimisme bisa lebih dipupuk pada titik ini karena
sesungguhnya pilihan-pilihan itu ada di depan jendela rumah Indonesia.
Otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi tetap merupakan jalur yang
tidak bisa diubah karena secara faktual negeri ini tidak bisa diurus
secara sentralistik. Tapi menyerahkan semua urusan kepada daerah semata
tanpa rambu-rambu yang ketat menjadikan otonomi rawan pembajakan.
Pasca-2001 dijumpai banyak upaya-upaya yang menelikung otonomi dengan
melanggar asas kebhinnekaan, seperti regulasi berbasis agama, jalur
kasta birokrasi yang didominasi oleh unsur etnis, kavling kegiatan
ekonomi oleh ras tertentu, dan berbagai penyimpangan serius lainnya.
Proses ini terjadi utamanya bukan akibat kesalahan konsep, tapi oleh
sebab absennya aturan main dan pudarnya kewibawaan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, revisi terhadap otonomi mungkin diperlukan dalam
batas-batas tertentu, namun yang lebih mendesak adalah membikin panduan
yang lebih lengkap agar potensi penyimpangan tidak lagi terulang,
termasuk mengembalikan kredibilitas pemerintah.
Mengawinkan pragmatisme ekonomi dan mencegah deplesi modal sosial adalah
hajat lain yang tidak mudah dilakukan, tapi harus dikerjakan. Kemajuan
dan modernisasi ekonomi barangkali proses yang tidak bisa dihentikan,
tapi keberadaannya tidak boleh merapuhkan sendi-sendi modal sosial yang
dimiliki masyarakat. Merawat modal sosial sama pentingnya dengan meraih
kemakmuran ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi boleh bergegas menyundul
langit-langit kesejahteraan, tapi perjalanannya tetap harus berpijak
pada norma, kepercayaan, dan jaringan sosial yang terpatri di bumi
pertiwi. Langkah arif yang bisa diambil adalah menhindari proses
transformasi ekonomi yang zig-zag dan mengikuti arah
perkembangan aspek-aspek lainnya, seperti pendidikan dan keterampilan
masyarakat/tenaga kerja. Keputusan yang terlalu cepat untuk mengadopsi
praktik ekonomi modern dengan mengabaikan realitas pengetahuan
masyarakat pasti berpotensi merusak sendi-sendi modal sosial tersebut.
Memisahkan tanggung jawab sosial negara dan melepas kewenangan negara
untuk mengelola sumber daya ekonomi juga merupakan sesat pikir yang
tidak boleh diamini. Falsifikasi yang sering disebut: negara akan
melemahkan partisipasi ekonomi masyarakat bila dirinya terlibat langsung
dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Sepintas
kerangka pikir itu tampak logis, namun sebetulnya menyimpan prasangka
buruk di baliknya. Pemilik sesat pikir itu sebetulnya mempunyai agenda
penguasaan sumber daya ekonomi, sebab meskipun menguasai beberapa sumber
daya ekonomi namun negara tidak akan memilikinya, semuanya digulirkan
kembali demi layanan sosial dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,
konstitusi hanya memberi amanat kepada tiga bidang penting yang wajib
dikuasai negara: hajat hidup orang banyak, sektor strategis, dan sumber
daya alam. Di luar itu, seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada
privat. Jadi, di sini sama sekali tidak ada benturan antara kebebasan
ekonomi individu dengan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh negara.
Akhirnya, tegangan penting lainnya yang kerap luput diperhatikan ialah
mendamaikan demokrasi politik dan keadilan ekonomi. Secara teoritis
demokrasi menafkahkan keadilan ekonomi karena rakyat memiliki kesempatan
yang sama untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat juga mempunyai
wakil penyuara yang duduk di parlemen untuk mengontrol pemerintah jika
berlaku serong, atau tidak menyerap aspirasi masyarakat. Dalam realitas,
bangunan teoritis itu tidaklah seindah di lapangan. Kekuatan modal
menjadi poros yang melantakkan bangunan teoritis tentang mimpi indah
demokrasi tersebut. Ini tidak hanya terjadi di negara baru seperti
Indonesia, tapi juga menyergap negara lama yang demokrasinya sudah
mapan, seperti di AS dan negara-negara Eropa. Itu sebabnya, AS pun juga
kecolongan ketika pemerintahnya harus melakukan bailout pada
saat krisis ekonomi 2008, yang secara brutal sebagian dipakai untuk
memberi bonus kepada petinggi dan staf korporasi rakus, sehingga perih
atas luka ketidakadilan terasa menusuk.[11]
Catatan Penutup
Gugusan pemikiran di atas membuka fakta yang terang bahwa menjaga tanah
air, bangsa, dan bahasa merupakan sketsa hidup yang multidimensi dan
dinamis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat statis, tapi
cara menggapainya selalu bergerak, termasuk perlu perkakas penopangnya.
Keragaman Indonesia adalah keniscayaan yang tidak bisa disembuyikan,
sedangkan upaya untuk merawatnya merupakan proses yang bersyarat. Inilah
yang membuat komitmen saja tidak cukup, tapi juga butuh kecerdasan
membaca peta situasi. Disebut bersyarat karena bertanah air adalah
kesetian untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kebangsaan merupakan
hasrat keluar dari penindasan atau mendaki menuju kemerdekaan. Demikian
pula, berbahasa satu meniti ke ujung yang bernama bahasa keadilan, bukan
sekadar kesadaran berkomunikasi dengan bahasa yang seragam. Semuanya
itu butuh pranata visi, sistem, dan kebijakan yang lurus tanpa
paradoks-paradoks di dalamnya.
Singkatnya, reimajinasi
Indonesia merupakan persuaan atas dua fenomena yang sekarang terjadi:
paradoks yang membelenggu negara dan nostalgia atas ikrar bersama.
Paradoks pembangunan tentu harus ditangani dengan ilmu pengetahuan yang
mengabdi kepada cita-cita luhur bernegara (Sumpah Pemuda, Pancasila, UUD
1945), sedangkan nostalgia ikrar bersama mesti dikelola dengan
kejernihan berpikir agar tidak jatuh sebagai jargon. Bingkai inilah yang
menuntun perlunya merombak kembali pendulum pengelolaan negara sehingga
paradoks-paradoks menjadi lumer dan digantikan konsesi-konsesi yang
tidak saling menegasikan. Badan publik (negara) perlu diberi hak milik
ekonomi untuk menyantuni kepentingan sosial rakyat; masyarakat dihidupi
ruang politiknya untuk menyatakan eskpresi kepentingannya; dan sektor
privat (bisnis) dijamin hak hidupnya untuk berselancar dalam gelombang
ekonomi. Semuanya ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa
kebhinnekaan, kedaulatan, dan keadilan tetap menjadi konstruk Indonesia
yang pernah dibayangkan di masa silam.
____________________________
[1]
Naskah ini disampaikan sebagai pengantar diskusi “Reimajinasi
Keindonesiaan: Menjadi Indonesia di Tengah Kebhinnekaan”, yang
diselenggarakan oleh Lingkar Muda Indonesia (LMI) bersama dengan Kompas,
Jakarta, 28 Oktober 2011
[2] Penulis adalah dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Anggota Dewan
Nasional FITRA; dan Direktur Eksekutif INDEF
[3] Inilah yang mengawali era kekuasaan korporasi (swasta) yang menenggelamkan ruang publik (public sphere). Lebih tragis lagi, kekuasaan korporasi itu mampu memercepat terbentuknya masyarakat antipolitik (antipolitics)
dengan kekuatannya untuk komodifikasi secara virtual aktivitas manusia
melalui kepemilikan dan kontrol media, manipulasi pemilihan umum, dan
peran kunci dalam globalisasi ekonomi. Lihat Carl Boggs, The End of Politics: Corporate Power and the Decline of the Public Sphere, The Guilford Press, New York, 2000, hal. 69
[4] Sebagai alternatif strategi, di negara-negara penganut demokrasi sosial (social democratic)
mengambil opsi memberi kesempatan kepada sektor privat mendorong
kesempatan kerja, namun pada saat itu pula melakukan langkah agresif
penciptaan lapangan kerja lewat ekspansi pelayanan sektor publik. Lihat
Torben Iversen, Capitalism, Democracy, and Welfare, Cambridge University Press, 2005, hal. 246
[5]
Studi Perkumpulan Prakarsa yang terbaru juga menyebutkan 40 orang
paling kaya di Indonesia memiliki aset setara 60 juta penduduk paling
miskin dengan nilai sekitar Rp 680 triliun. Lihat The Jakarta Post, 26
Oktober 201
[6] Liberalisme dan neoliberalisme sebagai
sebuah mazhab ekonomi bekerja tidak hanya menggunakan perangkat
kebijakan, namun sekurangnya tegak oleh 3 manifestasi yang saling
berkelindan, yakni ideologi (ideology), pola tata kelola (mode of governance), dan paket kebijakan (policy package). Lihat Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy, Neoliberalism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, 2010, hal. 11
[7] Pola ini terjadi berhubungan dengan nilai-nilai perilaku (behavioral codes)
yang makin terdeliberasi, termasuk praktik korupsi ekonomi dan
aktivitas yang terkait dengan kejahatan terorganisasi. Lihat Amartya
Sen, Development as Freedom, Anchor Books, New York, 1999, hal. 267
[8]
Dalam kajian teoritis, demokrasi sendiri dianggap menjadi sumber
masalah atas meningkatnya ketimpangan pendapatan justru oleh sebab
keyakinan terhadap prinsip “one person, one vote”. Lihat Lester Thurow, The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Will Shape Tomorrow’s World, Nicholas Brealey Publishing, London, 1996, hal. 248
[9]
Problem ini terjadi pada lintas negara yang disebabkan operasi para
pemodal kakap itu melompati batas-batas negara. Peristiwa meroketnya
harga minyak pada pertengahan 2008 yang mencapai US$ 145/barrel sama
sekali bukan disebabkan oleh konfigurasi perubahan permintaan dan
penawaran. Kejadian itu lebih banyak didorong oleh para mafia dan
spekulan yang kerap disebut dengan istilah mentereng: hudge funds, endowment funds, dan broker dealers. Lihat Nouriel Roubini dan Stephen Mihm, Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, The Penguin Press, New York hal. 123
[10]
Proses menghidupkan kembali modal sosial merupakan pekerjaan yang rumit
dan sangat sulit. Dalam banyak kasus, proses ini berlangsung dalam
kurun multigenerasi yang meninggalkan banyak korban, di mana norma yang
lama dihancurkan tanpa kesempatan untuk mengambil alih kembali. Lihat
Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Touchstone, New York, 2000, hal. 250
[11]
Pada saat itu, AS memberikan stimulus senilai US$ 800 miliar
menggerakkan kembali perekonomian dari kubangan krisis, di mana sebagian
dari dana situlus tersebut dilarikan untuk menutup kerugian
megakorporasi yang ambruk akibat skandal subprime-mortgage. Lihat Josepgh Stiglitz, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, WW. Norton & Company Company, New York, 2010, hal. 62-63
